Sambangi Penjamin, PK Bapas Nusakambangan Menilik Fakta Kondisi di Lingkungan Tempat Tinggal

Cilacap (28/12/2023) - Program Pembebasan Bersyarat merupakan hak bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah berkelakuan baik dan melaksanakan seluruh kewajibannya selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas Pembebasan Bersyarat. Program Pembebasan Bersyarat diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Penelitian Kemasyarakatan menjadi salah satu syarat administratif dalam pengusulan program Pembebasan Bersyarat. Penelitian Kemasyarakatan ini bertujuan untuk melihat kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani pembinaan, serta kelayakan penjamin dan pihak keluarga.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Laksanakan Rapat Persiapan Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM

Pada kesempatan ini Burhan Anggara, selaku Pembimbing Kemasyarakatan  (PK) Bapas Nusakambangan melaksanakan penggalian data Litmas di rumah penjamin serta pemerintah desa setempat yang beralamat di Wilayah Nusawungu, Cilacap untuk pengusulan program reintegrasi Pembebasan Bersyarat.

Penjamin adalah SR yang merupakan Ayah kandungnya dan bekerja sebagai pedagang. SR menyambut kedatangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan antusias. Pada pertemuan tersebut, PK menyampaikan kondisi Klien selama menjalani pembinaan di Lapas dan dilanjutkan dengan menekankan pada SR tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilaksanakan sebagai penjamin. 

Baca juga: Anies Baswedan di Mata Seorang Surya Tjandra

“Saya siap dan bersedia menjadi penjamin, Pak. Saya berjanji akan ikut menasehati dan mengawasi anak saya supaya tidak terjerumus pergaulan yang negatif lagi.” Ucap SR dengan sungguh-sungguh. 

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) turut memastikan kesiapan penjamin, pemerintah desa, serta tanggapan dari masyarakat setempat mengenai program Pembebasan Bersyarat yang sedang diusulkan. Seluruh komponen tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK)  dalam menyusun rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Pembebasan Bersyarat.

Baca juga: Dugaan Pelanggaran HAM, Tim Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi ke Polresta Banyumas