Tangkal Paham Radikalisme, Warga Binaan Lapas Besi Ikuti Sosialisasi Pencegahan Aksi Terorisme

CILACAP - Bertempat di Ruang Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Warga Binaaan Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Terpadu Upaya Penanggulangan Paham Terorisme dan Radikalisme Terorisme Secara virtual zoom, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan penyuluhan ini diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca juga: Satu Napiter Lembaga Pemasyaratan Tegal Ikrar Setia NKRI

Membuka kegiatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Muhamad Susanni. Ia menyampaikan kegiatan tersebut sangat diperlukan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mempunyai akses berhubungan langsung dengan pelaku terpidana teroris.

Baca juga: Penggalian Data Litmas PB, Dilakukan Oleh PK Bapas Nusakambangan

“Dinamika di lapangan WBP banyak berinteraksi satu sama lain. Sehingga perlu adanya pencerahan terkait hukum supaya rekan-rekan tidak salah langkah dalam mengambil sikap di lapangan, ” ujar Susanni.

Baca juga: Dirjen HAM Tinjau 2 UPT Kota Semarang

“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkokoh wawasan kita terkait masalah hukum yang ada di Indonesia. Supaya kita semuanya mempunyai pegangan dan landasan yang kuat tidak terpengaruh oleh pola pikir yang sesat, ” sambungnya.

Masuk ke inti materi, Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Lily Mufidah memoderatori jalannya kegiatan. Narasumber pertama yakni dari BNPT Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Wafi Fauzi sebagai Fasilitator Daerah Sinergisitas Kementerian/Lembaga-BNPT Wilayah Sukoharjo, memaparkan proses dari terbentuknya terorisme, karakternya, faktor penyebab, hingga strategi mencegah penyebaran radikalisme-terorisme.

Baca juga: Laksanakan Penggalian Data Di Lapas Batu, Bapas Nusakambangan Pastikan Pelayanan Gratis

“Pencegahannya dapat dilakukan dengan kontra ideologi, kontra radikal, dan kontra narasi. Langkah-langkahnya melalui deteksi dini dan partisipasi masyarakat serta sinergitas pemerintah, TNI-POLRI, penyuluh agama, para tokoh dan stakeholder terkait untuk mencegah penyebaran paham Intoleran, Radikal dan Terorisme, ” terangnya.

Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Rina Desy turut memberikan materi seputar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara kepada para peserta yang terdiri dari WBP se - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Baca juga: Kemenkumham Sosialisasikan Undang-Undang Tentang KUHP Baru

(N.son/***)